Klinik Hukum Kalsel – Konsultasi Hukum Terbaik di Kalimantan Selatan
Klinik Hukum Kalsel didukung oleh praktiksi hukum yang profesional dan tangguh dalam memberikan pelayanan jasa hukum yang solutif, berkualitas, efektif dan efisien kepada klien dengan mengutamakan keilmuan dan etika profesi.
LAYANAN KLINIK HUKUM KALSEL
HUKUM PIDANA UMUM DAN KHUSUS
Kami melayani penanganan kasus hukum pidana umum sebagaimana tercantum dalam KUHP dan diluar KUHP yang termasuk pidana khusus, seperti masalah hukum lainnya.
HUKUM PERDATA UMUM, PERTANAHAN & PROPERTI
Perkara Perdata Umum adalah perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan (misalnya : perselisihan tentang perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pembagian waris, perselisihan tanah dan property)
PERKAWINAN & PERCERAIAN
Klinik hukum kalsel memiliki spesialisasi dan pengalaman yang sangat banyak dan tidak diragukan lagi dalam hal bidang hukum keluarga seperti: Perceraian karena talak, Gugatan perceraian, Pembatalan perkawinan, pembagian harta bersama/gono gini, isbat/pengesahan pernikahan dll.
HUKUM KELUARGA & WARISAN
Dalam bidang hukum keluarga dan warisan, baik warisan yang berbentuk tanah, bangunan gedung, rumah maupun aset-aset lainnya, kantor kami dapat membantu klien dalam memberikan layanan dalam segala macam persoalan hukum seputar keluarga dan warisanya
HUKUM TATA USAHA NEGARA
Perkara TUN adalah perkara yang masuk kedalam yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah.
HUKUM BISNIS, PERUSAHAAN DAN PERIZINAN
Klinik hukum kalsel memberikan layanan hukum bisnis perusahaan di Indonesia yang menangani berbagai kasus hukum bisnis dan hukum perusahaan, seperti sengketa antar perusahaan, sengketa bisnis, sengketa Ketenagakerjaan, sengketa pemegang saham, kasus Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain sebagainya.
HUKUM KETENAGAKERJAAN
Klinik hukum kalsel memberikan layanan bantuan hukum dibidang ketenagakerjaan termasuk sengketa dan pendampingan dalam perkara hubungan industrial.
Hubungi Klinik Hukum Kalsel untuk mendapatkan konsultasi hukum gratis melalui Whatsapp dengan cara klik “kontak kami”
ARTIKEL HUKUM
Merger Bank Syariah Indonesia sebagai Kebijakan Politik Negara
Merger Bank Syariah Indonesia sebagai Kebijakan Politik Negara, kegiatan perekonomian tidak akan berkembang pesat, bila tidak diimbangi dengan stabilitas politik dan derajat kebebasan yang teratur. Oleh karena itu, hukum dapat difungsikan dan berfungsi sebagai...
Tujuan Politik adalah Tercapainya Tujuan Pembangunan Nasional
Tujuan Politik adalah Tercapainya Tujuan Pembangunan Nasional, yang mana perlu diperhatikan bahwa politik tidak dapat secara tunggal berjalan sendiri tanpa instrumen-instrumennya. Oleh sebab itu, perlu sinergisitas antara politik dan hukum untuk mewujudkannya. Politik...
Kebijakan Politik Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia
Kebijakan Politik Regulasi Perbankan Syariah sangat terlihat dari adanya perbedaan definisi terhadap prinsip syariah antara UU No. 10 Tahun 1998 dan UU Perbankan Syariah, dimana prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang...
Sejarah Perkembangan Regulasi Bank Syariah di Indonesia
Sejarah Perkembangan Regulasi Bank Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1998, terdapat pembaharuan atas istilah “bank dengan prinsip bagi hasil”yakni melalui UU No. 10 Tahun 1987 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan perbankan konvensional...
Penguatan Hukum Bank Syariah Melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Penguatan Aspek Hukum Bank Syariah melalui PP No. 72 Tahun 1992, pasal 2 menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil prinsip bagi hasil yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan...
Penguatan Ekonomi Berbasis Syariah Melalui Bank Syariah Indonesia
Dalam perkembangannya, Penguatan Ekonomi Berbasis Syariah melalui Bank Syariah Indonesia sejalan dengan implementasi ekonomi dan keuangan berbasis syariah dalam hal ini perbankan syariah tidaklah berjalan dengan mulus, banyak sekali hambatan dalam mewujudkan perbankan...
Latar Belakang Kebijakan Politik Negara terhadap Bank Syariah Melalui UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dan Merger Bank Syariah Indonesia
Kebijakan Politik Bank Syariah menjadi permasalahan tersendiri yang belum terselesaikan. Sistem ekonomi syariah merupakan sebuah potensi besar, mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di Dunia. Penduduk Muslim di Indonesia...
Advokat/Pengacara Perceraian Ngawi
MUHAMMAD ANTARIKSA, S.H Jika Bapak/Ibu sedang membutuhkan info mengenai advokat/pengacara perceraian Ngawi dan sekitarnya, kami KHK Law Office Siap Membantu, berikut profil salah satu dari advokat KHK Law Office. Seorang lulusan fakultas hukum Universitas Islam...
Advokat/Pengacara Perceraian Ponorogo
MUHAMMAD ANTARIKSA, S.H Jika Bapak/Ibu sedang membutuhkan info mengenai advokat/pengacara perceraian Ponorogo dan sekitarnya, kami KHK Law Office Siap Membantu, berikut profil salah satu dari advokat KHK Law Office. Seorang lulusan fakultas hukum Universitas Islam...
Advokat/Pengacara Perceraian Madiun
MUHAMMAD ANTARIKSA, S.H Jika Bapak/Ibu sedang membutuhkan info mengenai advokat/pengacara perceraian Madiun dan sekitarnya, kami KHK Law Office Siap Membantu, berikut profil salah satu dari advokat KHK Law Office. Seorang lulusan fakultas hukum Universitas Islam...