Kompetensi Wewenang Mengadili Pengadilan

Kompetensi Wewenang Mengadili Pengadilan, merupakaan salah satu hal penting jika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan adalah memerhatikan bahwa gugatan yang akan diajukan oleh Penggugat adalah benar ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Pengadilan Negeri memiliki batasan kewenangan. Batasan tersebut? menyebabkan Pengadilan Negeri menjadi tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Kompetensi Wewenang Mengadili Pengadilan, hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya pengaturan mengenai kewenangan atau kompetensi absolut suatu badan peradilan. Kewenangan absolut yang menjadi pemisah kewenangan? menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, menegaskan bahwa apa yang menjadi kewenangan satu badan peradilan tertentu mutlak tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya.

Pasal 134 HIR berbunyi:
Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya.

Pada perkara perdata sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata telah diatur dua macam kewenangan yaitu kewenangan/kompetensi relatif dan kewenangan/kompetensi absolut.

Kompetensi pengadilan