Syarat Pemberontak Hukum Internasional

Syarat pemberontak untuk dapat diakui sebagai belligerent sebagai subjek hukum internasional haruslah memenuhi beberapa klasifikasi yang pada prinsipnya insurgent merupakan kualifikasi pemberontakan dalam suatu negara namun secara de facto belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan. Dalam hal ini, kedudukan pemberontak belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyandang hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

Syarat Pemberontak

Syarat Pemberontak Hukum Internasional, Namun apabila pemberontakan insurgent semakin memperlihatkan perkembangan yang signifikan, meliputi wilayah yang semakin luas dan menunjukkan kecenderungan pengorganisasian semakin teratur serta telah menduduki beberapa wilayah dalam satu negara secara efektif, maka hal ini menunjukkan pemberontak telah berkuasa secara de facto atas beberapa wilayah. Menurut hukum internasional tahapan tersebut mengindikasikan keadaan pemberontakan telah mencapai tahap belligerent.

Syarat Pemberontak Hukum Internasional, Setiap pemberontak (insurgent) tidak dapat disebut sebagai belligerent karena untuk dapat diakui sebagai belligerent sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki sebuah organisasi “pemerintahan” sendiri.
2. Kekuatan militernya telah menduduki wilayah tertentu.
3. Mempunyai kontrol efektif atas wilayah tersebut.
4. Anggota militernya memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus dengan peralatan militer yang cukup.

Memang, empat syarat pemberontak diatas adalah awal mula pembentukan belligerent. Namun setiap pemberontak (insurgent) tidak dapat disebut sebagai belligerent jika belum memenuhi unsur-unsur tersebutSyarat Pemberontak Hukum Internasional.

Sesuai dengan syarat-syarat untuk dapat diakui sebagai subyek hukum internasional, dapat dikatakan bahwa kelompok pemberontak ISIS belum bisa dikategorikan sebagai belligerent atau pemberontak yang sudah diakui sebagai subyek hukum internasional. Hingga saat ini, ISIS memang dapat dikatakan sebagai golongan kaum pemberontak yang kuat dan memiliki susunan organisasi yang tetap, dan mapan dari segi politik namun hal tersebut tidak cukup karena kaum pemberontak harus memiliki komandan yang bertanggungjawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa agar dapat menjadi belligerent.